LOGO
Metta Media Metta News Pengadilan Negeri Surakarta Terbitkan Perintah Eksekusi Paksa Sriwedari

Pengadilan Negeri Surakarta Terbitkan Perintah Eksekusi Paksa Sriwedari

Tuesday, 03 March 2020 - 16:36


SOLO, METTA NEWS - Pengadilan Negeri Surakarta telah menerbitkan Penetapan Eksekusi Pengosongan No:10/PEN.PDT/EKS/2015/PN.Skt. Jo No:31/Pdt.G/2011/PN.SKA Jo No:87/Pdt/2012/PT.Smg Jo No:3249-K/Pdt/2012 tertanggal  21 Pebruari 2020 yang berisi perintah untuk melakukan eksekusi pengosongan paksa kepada Pemkot Surakarta untuk menyerahkan  tanah Sriwedari seluas 10 hektar kepada ahli waris Sriwedari RMT Wirjodingrat.

Kuasa hukum ahli waris Sriwedari Dr.HM. Anwar Rachman,SH,MH menyatakan dasar pertimbangan Pengadilan menerbitkan perintah eksekusi paksa dimaksud adalah putusan kepemilikan atas tanah Sriwedari dari  Mahkamah Agung telah berkekuatan hukum tetap dan tidak ada lagi upaya hukum dan selain itu Pemkot Solo telah diberikan aaamaning (teguran) lebih dari cukup yakni sebanyak 13 (tiga belas) kali, namun faktanya Pemkot tidak patuh dan tunduk pada putusan pengadilan dimaksud.

“Dalam perkembangannya bahkan Pemkot berusaha untuk menciptakan masalah baru, seperti merusak bangunan, merusak barang yang telah disita, membangun bangunan gedung di atas tanah milik orang lain, kantor, masjid dan lain sebagainya serta menyebarkan kabar bohong kepada masyarakat bahwa tanah Sriwedari adalah milik Pemkot, padahal putusan kepemilikan Sriwedari telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak 1983”, urai pengacara Anwar

Lebih lanjut Anwar Rachman menyatakan bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung No:3249-K/Pdt/2012 adalah putusan mengenai pengosongan secara paksa karena kepemilikan ahli waris telah inkhrach berdasarkan  Putusan MA No:3000-K/Sip/1981 tanggal 17 Maret 1983  dan kepemilikan atau dasar penguasaan Pemkot terhadap Sriwedari yakni Hak Pakai No:11 dan No:15 telah dibatalkan oleh pengadilan berdasarkan putusan MA No:125-K/TUN/2004 dan berdasarkan Keputusan Kanwil BPN Jateng No:SK.17/Pbt.BPN.33/2011  tgl 20 Juli 2011 kedua SHP No:11/No:15/Sriwedari a/n. Pemkot Solo tersebut telah dicabut, sehingga dengan demikian tidak ada dasar hukum bagi Pemkot untuk tetap menguasai tanah tersebut.

“Ahli waris Sriwedari ini ada 400 an orang dan di bagi 11 kelompok ahli waris, minggu depan kami akan mengundang tokoh masyarakat, pimpinan-pimpinan organisasi untuk menyampaikan putusan ini secara langsung pada mereka karena ini sudah putusan final”, jelas Anwar.

Oleh karena putusan kepemilikan atas tanah Sriwedari telah berkekuatan hukum tetap mengikat dan semua upaya hukum terhadap perkara ini telah tertutup, maka Pengadilan Negeri Surakarta bertindak tegas akan melakukan eksekusi secara paksa agar menyerahkan tanah tersebut kepada pemiliknya yang sah menurut hukum yakni ahliwaris Wirjodiningrat. Menurut Anwar, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap telah memberikan legalitas kuat dan status hukum tetap bahwa tanah sriwedari  tersebut adalah milik syah ahli waris Wirjodiningrat.

“Sengketa Sriwedari tahun ini memasuki tahun ke 50. Bisa jadi ini menjadi kasus terlama di Pengadilan Indonesia. Namun saat ini ahli waris sudah melihat bagaimana negara bertindak tegas, negara hadir memberikan kepastian hokum dengan melindungi dan memenuhi hak-hak warganya dengan memerintahkan secara paksa kepada Pemkot Solo dan siapa saja yang menguasai tanah tersebut untuk menyerahkan pada ahli waris sebagai pemilik yang sah”, pungkas Anwar.

 

Share:
IMG